Rab A. Broto

Episode Picisan Aksi Buaya


Mendengar, menonton, dan membaca perkembangan lakon Cicak versus Buaya berasa seperti menyimak cerita picisan yang sungguh tak lucu. Lakon dugaan rekayasa untuk mengkriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin jelas pada episode beredarnya transkrip rekaman berisi pembicaraan adik buron KPK, Anggoro Widjodjo, dengan sejumlah petinggi kepolisian dan kejaksaan.

Terlihat bahwa fakta adanya konspirasi yang targetnya adalah penutupan KPK, seperti disebut dalam transkrip rekaman, setidaknya lebih meyakinkan daripada sangkaan polisi bahwa dua pimpinan KPK telah menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran lainnya. Fakta yang syukur bisa terungkap, meskipun hanya menunjukkan satu kasus saja dari entah berapa ratus atau ribu kasus selingkuh hukum yang selama ini terlewat dari pantauan publik.

Selingkuh itu biasanya berupa kongkalikong hukum dengan mencoba menutupi kebusukan kasus korupsi. Tepatnya terjadi kamuflase saat kasus itu diselidiki dan disidik polisi dan jaksa. Ketenteraman status quo ini mulai goyah, bahkan tambah gonjang-ganjing, karena kiprah lembaga yang diremehkan sebagai si cicak yang lemah. KPK tanpa ampun membongkar mafia penegakan hukum yang entah sudah merugikan banyak orang dan bangsa ini.

Tentu saja secara alamiah terjadi resistensi dari para pihak yang kepentingannya merasa terancam. Klimaksnya terjadi saat dua pimpinan KPK ditahan. Namun bisa disaksikan perlawanan konspirator itu terasa kedodoran, naif, dan seperti menantang keniscayaan zaman. Bagaimana sudah ada rekaman hasil sadapan tapi setiap kali aktor yang diwawancarai terus menyanggah meski pun transkrip rekaman itu sudah dipublikasi luas oleh media massa.

Rekaman itu mengabadikan skenario sutradara kelas teri kalau tak mau dibilang pokrol. Jauh dari rancangan lakon rumit yang mestinya bisa lebih menawan dan memenangi opini publik bila bocor. Akibatnya kerumitan alur kisah dan jalinan konflik yang terjadi malah jadi cerita janggal nan konyol yang menunjukkan adanya persekongkolan sejumlah pihak yang memang berkepentingan menggoyang dan menghambat KPK.

Fakta pun mengukir kebenarannya sendiri saat penyandang dana tetap tak merasa tertipu oleh markus (makelar kasus). Markus-nya sendiri sudah mencabut keterangan telah memberikan dana sogokan ke pimpinan KPK. Sementara Wakil Jaksa Agung yang konon playmaker urusan ini jadi sekadar tukang ngeles dengan jawaban lupa dan para petinggi polisi yang terlibat jadi sekadar pemain figuran yang terkesan sangat tidak profesional.

Pelecehan Akal Sehat
Sedangkan pihak yang mau dijerat dan dikriminalisasi, di mata publik yang sejauh ini terus melakukan gerakan karena kepentingannya terusik para koruptor dan pendukungnya, malah memegang bukti sangat penting untuk menjungkirbalikkan semua tuduhan. Bukti ini pun didapat secara sah karena memang ada kewenangan sesuai dengan Undang-Undang dan konstitusi mengingat kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak bisa efektif memerangi korupsi.

Bukti penting yang—untungnya atau malangnya, tergantung dari mana melihatnya–juga menyebut-nyebut nama presiden yang baru saja terpilih untuk masa jabatan kedua. Tanggapan Presiden juga terasa aneh karena sejauh ini terkesan hanya mendiamkan dan membiarkan saja perseteruan yang terjadi. Dalihnya tidak selayaknya melakukan intervensi meskipun petinggi kepolisian yang jadi bawahannya membahayakan citra pemerintahannya.

Mungkin saking takutnya dituduh eksekutif mengintervensi kekuasaan peradilan atau melanggar konstitusi yang selalu jadi pedoman tindakannya. Namun pembiaran tak bisa lepas dari kesan bahwa Presiden diam-diam berkepentingan memberi pelajaran pada KPK yang telah membuat besannya masuk bui. Atau juga aksi halus mengebiri kewenangan KPK dengan seolah menaati hukum, meskipun secara verbal menyatakan akan berdiri di depan bila ada yang akan membubarkan KPK.

Kedok dalih tak mau intervensi pun terasa makin tak pada tempatnya saat tendensi rekayasa itu semakin terkuak. Rekayasa yang tentu saja menguntungkan rezim koruptor yang sudah seperti anggota mafia yang sejauh ini terancam kepentingannya. Rekayasa yang langsung atau tidak langsung sebenarnya juga mengancam kewibawaan presiden sendiri kalau dibiarkan berlarut-larut. Jadi akhir lakon rekayasa ini tampaknya masih berkelok jalannya karena sejauh ini semua pihak masih bertempur mengukir kebenaran.

Soalnya kini apakah pembodohan dan pelecehan akal sehat kembali akan berlangsung sehingga akhirnya publik kembali dibikin manggut-manggut kepalanya dengan penjelasan otoritas berwenang. Meskipun khalayak tetap merasakan ada yang aneh, ganjil, bahkan tidak masuk akal kalau akhirnya yang jadi tumbal adalah pihak yang jadi mata rantai terlemah dalam lakon rekayasa KPK ini.

Model penyelesaian yang nantinya akan disesalkan mengingat kebenaran material yang juga logis sedikitnya bisa meretas dan merintis jalan menuju kehidupan bersama yang lebih mencerahkan, beradab, berkesejahteraan, dan terutama berkeadilan. Bukan sekadar terombang-ambing dari skandal ke skandal tanpa ada hikmah kecuali bahwa kekuasaan lah penentu benar-salah atau hitam-putihnya satu ihwal.

Seperti Tuhan
Padahal setiap kali penyelesaian itu sering jauh dari memenuhi rasa keadilan orang banyak. Penyelesaian yang sering pula hanya jadi catatan di benak orang yang masih menghargai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Padahal cara serampangan ini seperti menumpuk bara yang suatu saat pasti akan meledak. Karena membohongi semua orang, setiap saat, dan dalam waktu lama jelas merupakan suatu kemustahilan

Jadi soalnya memang akal sehat banyak orang kembali terancam dilecehkan oleh kolusi segerombolan elit pengusaha-birokrat-penegak hukum-pimpinan negeri yang punya kesamaan kepentingan. Tujuannya untuk menutupi dan membenarkan tindak selingkuh yang sudah jelas-jelas merugikan kesejahteraan publik. Sejak mengganggu rasa aman sampai tindak korupsi yang pasti dilakukan untuk memperkaya diri.

Tindakan yang membuat hutan gundul, gedung sekolah roboh, banjir, kerusakan lingkungan dan seabrek kerusakan dan bencana lainnya. Petaka yang sekilas tak ada hubungannya dengan korupsi tapi jelas dan logis, bila diamati dengan saksama, bahwa kongkalikong hukum seperti itu sudah pasti merugikan kesejahteraan khalayak. Mereka yang sudah menjadi warga tertib dan membayar pajak ke kas negara.

Pada hakikatnya kepentingan hidup bersama kembali terancam oleh sekelompok elit yang merasa bisa menjadi tuhan yang mahakuasa. Penguasa yang bisa menghitam-putihkan negeri ini bahkan merasa bisa menyetir Tuhan sendiri karena dalam melakukan akrobat dan manuvernya dalam lakon Cicak vs Buaya ini pun tak kurang Presiden dan polisi sudah menyebut dan membawa-bawa nama Tuhan.

Mungkin agar berkah dan rahmat Tuhan bagi dirinya sendiri dan semoga juga kuasa-Nya membuat apes para pihak yang sedang jadi seterunya. Semuanya apalagi selain bukan demi kemenangan diri, keluarga, kelompok, golongan, institusi, maupun partainya. Peduli setan dengan segala tetek bengek upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah dijanjikan saat kampanye. Padahal janji adalah utang bagi orang yang beriman pada-Nya.

*) Rab A. Broto; Alumnus Fakultas Psikologi UGM. Dapat dihubungi langsung di 0812 854 7255; e-mail: nauram@yahoo.com

Telah di baca sebanyak: 1375
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *