Her Suharyanto

Integrasi Ekonomi: Belajar dari Uni Eropa


Beberapa waktu silam Bisnis mendapatkan undangan dari Uni Eropa untuk mengikuti seminar khusus wartawan Asean tentang mata uang tunggal Eropa (euro) dan berbagai isyu di baliknya. Tulisan berikut adalah beberapa catatan dari seminar tersebut.

BRUSSELS (Bisnis): Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara mendorong banyak pihak untuk memikirkan kembali kemungkinan membangun ikatan ekonomi pada skala regional sedemikian rupa sehingga lebih kokoh dalam menghadapi kemungkinan krisis berikutnya.

Di luar rencana mengenai pasar bebas Asean (AFTA), masih bisa disebut sejumlah ide seperti mata uang tunggal, integrasi sistem pabean, sampai pembentukan dana moneter Asia Tenggara (AMF). Pertanyaannya, realistiskah ide-ide itu?

Menyangkut kerjasama ekonomi seperti ini tak berlebihan kalau dikatakan, Uni Eropa adalah tempat belajar yang baik. Uni Eropa adalah sekumpulan negara dengan perbedaan tajam (bahkan dengan kebanggaan penuh untuk saling berbeda) yang mau duduk bersama, mendamaikan kepentingan nasional dengan kepentingan regional.

Albert Maes, profesor ekonomi di Universitas Namur (Belgia), mengatakan ada kesamaan yang sedemikian fundamental antara prakondisi Uni Eropa dengan (kalau mau dibentuk) prakondisi integrasi ekonomi Asean. Prakondisi Uni Eropa adalah Perang Dunia II sedang prakondisi Asia Tenggara adalah krisis ekonomi. Kedua-duanya membuat pemerintah dan masyarakat ‘babak belur’.

Hanya saja, antara kedua kawasan juga ada perbedaan mencolok. Uni Eropa bersatu untuk tujuan politis, yakni menghindarkan diri dari perang. Sebab, perang telah membuat semua pihak kalah, dalam arti hancur secara ekonomi, politis maupun mental. Kalau sekarang ini integrasi Eropa lebih terlihat sebagai integrasi ekonomi, menurut Profesor Ekonomi Universitas Katolik Louvain Luc Bernard, itu hanya tahapan yang kasat mata saja. Jiwa dari integrasi itu sendiri tetap integrasi politis yang belum diketahui bagaimana kelak bentuknya. “Gambaran idealnya jelas bagi semua orang. Tapi realisasinya mungkin akan berbeda.”

Sementara untuk kasus Asia Tenggara dan Timur justru menjadi pertanyaan, mungkinkah melakukan integrasi ekonomi (sebagai tujuan) dengan tetap mempertahankan perbedaan kepentingan politik?

Politik bernurani

Sebagian besar masyarakat Eropa sendiri menilai pemberlakuan mata uang tunggal Eropa ini adalah bukti kemenangan para politikus, bukan kemenangan ekonom. Mereka berpendapat, euro sama sekali jauh dari kepentingan ekonomi. Euro kental dengan kepentingan politik.

Yang berpendapat demikian umumnya adalah mereka yang memandang euro dalam perspektif sejarah yang cukup jauh. Menurut mereka euro adalah wujud penyatuan kepentingan bersama para politikus Eropa, menghindarkan diri dari perang, dalam skala apapun.

Pertanyaannya tentu, bagaimana caranya. Atas pertanyaan itu pada awalnya muncul dua pendekatan, keduanya pendekatan politis. Pertama adalah pendapat kelompok federalis yang sejak awal menginginkan negara-negara Eropa saling mendukung dan saling melengkapi sebagai layaknya sebuah negara federal. Dalam pada itu, diidealkan setiap negara tetap berdaulat.

Sementara, kedua, kelompok fungsionalis mengharapkan agar secara bertahap setiap negara mengurangi kedaulatannya, dan menyerahkan kedaulatan nasional itu ke tahap yang lebih tinggi. Titik akhir idealisme kelompok ini adalah terbentuknya ‘negara’ Eropa.

Namun sekarang, ketika berbagai kesepakatan dilalui, perbedaan antara kedua jenis pendekatan itu praktis sulit teridentifikasi. Yang terjadi kemudian adalah, kerjasama ekonomi secara gradual menuju ke satu perekonomian yang penuh. Apapun namanya, langkah integrasi sudah diambil, dan setiap saat tingkat integrasi itu terus bergerak menuju arah yang semakin intens.

Karena itu–dalam konteks dekat–euro lebih ditengarai sebagai satu integrasi ekonomi setelah upaya menuju integrasi politik Eropa dianggap tidak mungkin. Semua orang tahu, betapa setiap negara Eropa sangat mengagungkan kedaulatan politisnya sehingga ide integrasi politis dianggap mimpi. Sebab, banyak pihak termasuk kelompok muda yang berpendapat integrasi politik berarti memporakporandakan kedaulatan setiap negara.

Tidak mudah

Baik para sejarawan yang meneliti perkembangan Uni Eropa maupun para negosiator saat ini mengakui betapa proses integrasi ekonomi itu sama sekali bukan hal yang mudah. Albert Maes mengatakan setiap periode negosiasi selalu kritis. Orang selalu marah. Tapi beberapa tahun kemudian orang selalu bernafas lega menikmati hasil negosiasi itu. Ekonomi berkembang satu langkah kedepan.
Sebut saja proses terbentuknya Treaty of Paris pada 1951, tiang pancang utama Uni Eropa. Kesulitan utama terjadi karena di sisi politis Jerman adalah musuh bagi negara-negara Eropa Barat yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Padahal secara geografis mereka berdekatan. Dalam pada itu secara ekonomi mereka sebenarnya juga saling membutuhkan.

Hal yang paling nyata adalah, seusai perang, ekonomi porak-poranda. Pilar ekonomi mereka, yakni industri batubara dan besi baja juga runtuh. Pasalnya, produksi melimpah dan stok menumpuk karena permintaan hampir tidak ada. Maka adalah kunci bahwa Menlu Prancis Robert Schuman bersedia mengambil prakarsa negosiasi dengan Jerman. Kedua negara duduk bersama sampai kemudian menelurkan deklarasi dengan sejumlah prinsip: bahwa Eropa tak bisa dibangun sekaligus tetapi bertahap; permusuhan lama Prancis-Jerman diakhiri; produksi batubara dan besi kedua negara harus didasarkan pada kebijakan bersama; kedua negara sepakat bahwa kerjasama ekonomi akan menjadi dasar kuat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembentukan Masyarakat Eropa; dan kesepakatan antar pejabat tinggi akan bersifat mengikat.

Menyusul kesepakatan itu, kedua negara melayangkan undangan ke negara-negara Eropa lainnya untuk bergabung dalam kesepakatan itu. Empat negara menyambut positif, dan lahirlah Treaty of Rome. Dalam treaty tersebut enam negara (Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda dan Luksemburg) sepakat membentuk Masyarakat Batubara dan Besi Eropa (European Coal and Steel Community, ECSC). “Kenyataan bahwa banyak yang diundang tetapi hanya sedikit yang datang memberi satu indikasi bahwa memang waktu itu banyak yang tidak sependapat dengan ide ini,” tutur Albert Maes.

Kesulitan semacam itu semakin terlihat ketika keenam negara mencoba untuk duduk membicarakan kerjasama politik dan keamanan. Upaya pada 1954 itu gagal karena, menurut Luc Bernard, keberagaman kepentingan politis sangat sulit untuk disatukan. Salah satu buktinya, ketika pada 1957 keenam negara duduk lagi untuk membahas ekonomi, proses negosiasinya relatif lebih lancar sehingga lahirlah Treaty of Rome yang bersisi pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa dan kerjasama Eropa di bidang energi nuklir (Euraton).
Dalam perjalanan berikutnya pun, seperti penambahan anggota Uni Eropa, tetap terlihat bahwa metamorfosa Uni Eropa memang tidak mudah. Prancis misalnya, pernam memveto rencana bergabungnya Inggris, Irlandia dan Denmark kendati kemudian (1973) ketiga negara ikut bergabung. Keanggotaan MEE kemudian bertambah dengan Yunani (1981), Spanyol dan Portugis (1986) dan Austria, Finlandia serta Swedia (1995).

Tarif dan euro

Para negosiator integrasi Eropa sependapat, bahwa integrasi ekonomi membutuhkan dua pilar utama untuk mencapai satu sasaran pasar tunggal. Kedua pilar itu adalah kesamaan sistem kepabeanan (tarif bea masuk) dan kesatuan sistem moneter yang kemudian direalisasikan dalam kesatuan mata uang. Gagasan ambisius ini sudah muncul sejak 1979 ketika mereka meluncurkan European Monetary System yang menyeragamkan sistem moneter semua anggota.
Penyeragaman dan kemudian penyatuan sistem kepabeanan dan sistem moneter, menurut Albert Maes, adalah satu keharusan bagi mereka yang ingin membentuk pasar tunggal. Kalau kedua syarat itu tidak terpenuhi, yang terjadi hanya pasar bebas yang didalamnya memuat distorsi tarif dan distorsi nilai tukar.

Dalam pasar tunggal, menurut dia, yang diidealkan adalah mengubah sebagian cukup besar porsi perdagangan internasional menjadi perdagangan ‘dalam negeri’. Kalau sebelumnya perdagangan antara Italia dengan Jerman diperlakukan sebagai ekspor dan impor (yang mengandung perbedaan tarif dan nilai tukar), sekarang menjadi layaknya pedagangan antara Lampung dan Jawa Tengah.

Dalam hal manajemen ekonomi makro perubahan ini sangat signifikan mengingat ketika negara-negara Uni Eropa belum bersatu, perdagangan internasional negara-negara itu mencapai sekitar 40% PDB. Namun impor dari luar kawasan euro ke kawasan euro sebenarnya tidak terlalu tinggi, yakni sebesar15% dari PDB.

Dan sekarang unifikasi itu bukan cita-cita belaka. Proses itu semua sudah terjadi. Kendati bank note dan koin euro belum ada di dompet, unifikasi sistem moneter itu sudah terjadi. Perdagangan antar negara tak dikenai tarif bea masuk. Pasar tunggal ini akan menjadi sempurna pada 1 Januari 2002 mendatang, ketika mata uang euro benar-benar ada di dompet masyarakat sehingga tak ada lagi biaya konversi antar mata uang.

Integrasi yang sedemikian inilah yang kemudian dijadikan landasan berbagai pihak dunia untuk memprediksi kawasan itu akan tumbuh pesat. Komisi Eropa sendiri memperkirakan tahun ini kawasan itu akan tumbuh 3,4% disusul dengan angka 3,1% tahun berikutnya. Angka itu tak jauh dibanding prediksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan berturut-turut 3,2% dan prediksi OECD yang memperkirakan pertumbuhan 3,5% dan 3,3%.
Semua pihak yakin dalam dua tahun pertumbuhan ekonomi Eropa akan lebih dari 3%. Padahal, selama akhir tahun 1999 mereka memperkirakan ekonomi akan tumbuh sekitar 2,5%. Revisi atas proyeksi itu dilakukan menyusul kinerja ekonomi kawasan itu pada paruh kedua tahun 1999-menyusul penyatuan sistem moneter dan mata uang pada 1 Januari-jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya.

Indikator ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan penambahan pendapatan keluarga. Hal itu, pada gilirannya, akan memacu konsumsi yang berarti meningkatnya produksi dan laba sektor swasta. Kalau pun ada kekhawatiran mengenai hambatan terhadap laju pertumbuhan, maka risiko itu berasal dari faktor eksternal seperti seperti kemungkinan slowdown di perekonomian AS yang pasti akan mengimbas ke Eropa.

Sementara itu Komisi Eropa memperkirakan inflasi di kawasan itu tahun ini akan mencapai 1,8% dan turun menjadi 1,7% tahun berikutnya. Sedang pihak lain juga memiliki prediksi yang tak jauh berbeda. IMF memprediksi inflasi dalam dua tahun itu berturut-turut 1,7% dan 1,6%. Sedang OECD memprediksi inflasi akan 2%.

Angka-angka itu lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya sebesar 1,5%. Revisi atas inflasi ini antara lain disebabkan oleh kenyataan kenaikan harga bahan bakar. Sementara itu tekanan beli di sektor konsumsi juga diduga akan mendorong inflasi. Satu gejala yang pasti sudah dirasakan, demikian laporan bank sentral, adalah meningkatnya harga produk impor sebagai akibat dari kenaikan BBM. Hal yang lebih kurang menguntungkan adalah melemahnya nilai tukar euro. Kalau kecenderungan atas kedua faktor ini terus berlanjut, meka tekanan atas inflasi tak bisa diabaikan lagi.

Namun di sisi dalam negeri tekanan inflasi mungkin akan terjadi karena tarikan permintaan (demand pull) sehubungan dengan meningkatnya pendapatan pegawai yang juga akan dipicu oleh rencana pengurangan biaya social security system. Di sisi itu, sebenarnya beban perusahaan juga berkurang sehingga peluang terjadinya kenaikan harga hanya terjadi kalau sektor usaha menaikkan margin laba secara signifikan.

Menuju Eurasia

Dalam bahasa masyarakat, semua itu berarti bahwa mereka mengalami peningkatan standard hidup. Masyarakat menikmati harga yang sangat stabil. Perjalanan antar negara menjadi mudah. Di samping moda transportasi yang maju, masyarakat tak lagi dipusingkan oleh urusan keimigrasian.

Maka tantangan buat mereka sekarang adalah, kemana mereka akan melangkah? Sampai batas mana mereka akan berintegrasi? Apa yang akan mampu menjaga integrasi antar mereka? Sejumlah tokoh seperti Paul Valery misalnya, mengharapkan agar Uni Eropa tak berhenti sampai di sana. Salah satu impian mereka adalah mengembangkan keanggotaan Uni Eropa ke Asia (Eurasia) sehingga akan terjadi satu integrasi harmonis antara negara hiperindustri dengan negara yang masih tertinggal di belakangnya.

Satu hal yang pasti, Uni Eropa (sekarang 15 negara) kini tengah bernegosiasi dengan 10 negara Eropa Timur plus Malta dan Cyprus yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Kembali dalam konteks Asean atau Asia Timur, apakah integrasi semacam itu merupakan integrasi yang diinginkan? Kalau ditanya, kalangan masyarakat mungkin lebih dari happy untuk menjawab ya. Entah apa jawaban politisi.

*) Her Suharyanto; her@jurutulis.com; www.jurutulis.com


Telah di baca sebanyak: 3886
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *