Rab A. Broto

Ironi Jor-joran Bursa Ketua DPD

Bagi sebagian anggota parlemen dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pertarungan memperebutkan kursi ternyata belum berakhir. Dari perkembangan terakhir hingga sepekan belakangan ini masyarakat disuguhi kemunculan sedikitnya delapan orang kandidat yang bisa jadi terus bertambah hingga detik penentuan di sidang paripurna pada 2 Oktober 2009.

Beberapa media memberitakan beberapa senator sudah menyatakan niat bertarung memperebutkan kursi pimpinan DPD RI periode 2009-2014. Mulai dari politisi kawakan AM Fatwa, senator senior seperti Laode Ida, Irman Gusman, GKR Hemas, dan Aryanti Baramuli, hingga senator baru seperti Poppy Darsono, M Farouk dan Sultan Najamudin.

Kesan jor-joran dan banyaknya peminat yang bertarung memperebutkan kursi ketua DPD jadi ironis. Selain itu juga agak mengherankan apa yang sebenarnya diperebutkan. Hal ini mengingat peran dan kewenangan politik lembaga tinggi negara yang kini memasuki periode lima tahun kedua ini sampai kini masih tak dianggap oleh DPR yang seharusnya menjadi mitranya.

Lembaga yang dimaksudkan sebagai perwakilan langsung rakyat di daerah ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 22D tentang kewenangan DPD masih sebatas mengusulkan kepada DPR dan mengikuti pembahasan hingga tahap satu dalam legislasi. Sedangkan dari fungsi bujeting nyaris tidak ada kewenangan sama sekali.

Adakah mereka benar-benar mau memperjuangkan kepentingan rakyat atau sekadar ingin membela kepentingan yang lain? Memperjuangkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok dengan mengangkangi mandat yang telah diberikan rakyat yang kemungkinan tidak paham atau bahkan tidak peduli kalau mandatnya telah diselewengkan untuk tujuan lain.

Perlu Modal Besar
Masing-masing senator yang mencalonkan diri, dengan kiat dan strateginya berupaya meraih simpati anggota DPD lainnya. Berbagai langkah dilakukan sejak yang mengalir saja nyaris tanpa upaya apapun, menggunakan biro jajak pendapat, memanfaatkan media untuk pencitraan bak menawarkan produk, hingga melakukan silent operation yang berbau money politic.

Ironis memang bahwa perjuangan demi rakyat agar ini-itu yang masih sebatas klaim, dari pengamatan pada implementasinya ternyata masih memerlukan uapaya rekayasa dgn berbagai cara. Dari mulai menyervis untuk mengambil hati–dan kemudian suara—anggota DPD lain, sampai soal pencitraan dan rekayasa berita di media.

Soal yang kemudian berujung pada siapa yang punya modal dan seberapa besar. Pasalnya jelas karena semua langkah itu butuh biaya yang tak sedikit. Katakan kalau harus menyewakan mobil kepada anggota dewan terpilih atau ‘traktiran’ yang lain sudah ketahuan angkanya sudah ratusan ribu bahkan jutaan rupiah per hari per orang.

Begitu pula dengan ‘ongkos’ sekali pemuatan untuk satu media yang kisarannya dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi untuk mengetahui berapa nilai totalnya, tinggal menjumlahkan saja dengan berandai-andai perlu suara berapa belas atau puluh anggota DPD dan berapa media yang mesti ‘meliput’ agar tampak nyata hasilnya.

Lontaran yang pasti akan disanggah para awak media massa. Ihwal yang kalau dituntut pembuktiannya pasti akan susah karena antara ada dan tiada. Apalagi setelah maraknya dunia maya yang kian memudahkan, baik untuk keperluan penggiringan opini maupun proses transaksi antara peminat dan pemberi jasa.

Masuk Akalkah?
Bagi para pemainnya mungkin pertaruhan itu just a power game. Berlaku adagium high risk high return. Bisa jadi pula upaya itu hanya memuaskan ambisi sangat mulia menjadi ketua lembaga parlemen dan sama sekali tanpa pertimbangan untung rugi. Tapi pertanyaannya: masuk akalkah yang terakhir ini di tengah maraknya syahwat berkuasa?

Bukankah kekuasaan adalah sumber segalanya bagi banyak orang, terutama mata air kekayaan material. Belum lekang dalam ingatan betapa banyak orang sampai jadi gila karena kalah dalam pemilu legislatif 2009. Benarkah tidak ada kalkulasi ekonomi balik modal karena bagaimanapun duit adalah duit yang menjadi dambaan banyak orang.

Apalagi kalau pertarungan memperebutkan kursi ketua itu melibatkan pertaruhan yang begitu besar. Bahkan tak mustahil sampai menggadaikan aset yang dimiliki, baik secara pribadi maupun kelompok, untuk membiayai berbagai keperluan yang harus dibayar di muka. Terutama bila ada sponsor yang pasti akan menghitung untung-rugi investasinya.

Semua itu tampaknya tak lepas dari tuah dan wibawa sebagai anggota parlemen–apalagi ketua—yang tentu memiliki privilege untuk mengiyakan atau menidakkan hal ihwal yang terkait dengan hajat hidup dan kemaslahatan orang banyak. Urusan yang ujung-ujungnya sering tak bisa terhindar dari urusan duit dan siapa yang mesti mengelola dan menikmatinya.

Akan Ditagih
Jadi dari sisi kelabu ini tak bisa dihindari kesan betapa omong kosong segala klaim demi rakyat itu. Betapa tidak karena seperti biasa rakyat ‘dipaksa’ memberikan cek kosong dengan mempercayakan suaranya di pemilu, karena setelah itu tak ada mekanisme untuk mengontrol perilaku orang-orang terpilih ini. Hal ini tak terkecuali pada anggota DPD.

Apalagi dari data Litbang Kompas menunjukkan bahwa anggota DPD yang pernah menjadi anggota parlemen (DPRD, DPR, DPD) masih 33,3%. Sementara kerabat–anak, istri, keponakan–pejabat aktif dan mantan pejabat masih cukup banyak. Sekilas sedikitnya bisa dihitung sekitar 10% dr 132 anggota DPD yang masuk kelompok ini.

Yang kini bisa diserukan kepada para anggota DPD yang terhormat adalah bagaimana tetap menjaga integritas, kemandirian, dan suara hati nurani dalam menentukan sikap. Jelasnya tak ada makan siang gratis karena apa pun yang diterima, khususnya dari para kandidat ketua, akan tiba masanya ditagih entah apapun bentuknya.

Atau bisa saja meniru kiat warga awam dalam pemilu legislatif lalu: terima saja pemberiannya, soal memberikan suara atau tidak kepada si pemberi bagaimana nanti. Cara naif yang sangat mungkin dilakukan meskipun sedikitnya akan memunculkan rasa bersalah karena karena bagaimanapun setiap hal ada konsekuensinya.

* Rab A. Broto, Pengamat Perbukuan dan Direktur www.klikbuku.com. Dapat dihubungi langsung di nauram@yahoo.com

Telah di baca sebanyak: 827
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *