Rab A. Broto

JELANG HARGA MINYAK 200 DOLLAR AS PER BAREL: ANCAMAN MASIH MENGINTAI

18 Juni 2008 – 08:31   (Diposting oleh: Editor)

Bantuan langsung tunai (BLT) kepada 19,1 juta keluarga miskin sudah disalurkan. Sekitar 400.000 mahasiswa pun sudah mendapatkan jatah ’suap’ setengah juta rupiah per semester. Tapi, jangan santai dulu karena masalah masih jauh dari selesai. Soalnya tak ada jaminan anggaran negara aman karena harga minyak menembus US$200 per barel merupakan keniscayaan.

Bagi pemerintah sendiri, jelas bahwa persoalan belum selesai sampai di sini. Hal ini mengingat ancaman kenaikan harga minyak karena ulah spekulan masih mengancam keberlangsungan APBN dan hajat hidup banyak orang. Jelasnya, gonjang-ganjing jebloknya APBN dipastikan terus berulang karena harga tembus US$200 per barel diperkirakan tinggal tunggu waktu.

Karena itu upaya koreksi, dengan melakukan penindakan dalam rangka efisiensi sektor usaha perminyakan nasional menjadi keharusan. Persoalannya maukah pemerintah menjalankan pilihan agenda yang tegas dan keras, termasuk untuk menegosiasi ulang semua kontrak. Sebenarnya pemerintah masih ada banyak pilihan. Salah satunya mengisolasi sementara kegiatan transaksi yang melibatkan pihak asing.

Ini semua karena kondisi darurat dan agar dapat dipenuhinya kebutuhan nasional. Bahwa rakyat yang berhak sepenuhnya atas kekayaan minyak negeri ini harus didahulukan pemenuhan kebutuhan, harkat, dan martabatnya. Seiring dengan itu dipikirkan mekanisme alternatif yang bisa digunakan untuk mengganti mekanisme yang telah membuat kekayaan alam yang dimiliki jadi kutukan.

Untuk ini sungguh diperlukan pemikiran seluruh anak bangsa yang masih mencintai negeri dan bangsa ini untuk mendapatkan mekanisme solusi yang benar-benar bisa mewujudkan kekayaan negeri ini sebagai berkah. Berkah untuk setiap warga, bukan hanya berkah untuk segelintir orang yang tahu bisnis minyak atau punya akses kekuasaan ke situ.

Selama soal mendasar ini tidak disentuh, kemungkinan besar panik dan hilang akal saat terjadi kenaikan harga minyak, akan terus berulang. Masalahnya tak semua mau belajar terkait situasi yang selalu mengarah pada pro-kontra yang sangat menguras berbagai sumber daya. Maukah kita tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran, tapi mengatasi akar masalahnya?

Hukum mati kalau terbukti
Dalam kaitan kepentingan nasional yang darurat—tepatnya kepentingan, bahkan kedaulatan, nasional terancam—ini pula, pemerintah mesti bersikap tegas dalam arti penegakan hukum harus memberikan efek jera pada pelakunya. Berlakukan saja hukuman mati kalau terbukti korupsi atau terbukti menyelundupkan minimal sekian ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hukuman tembak mati diberlakukan baik bagi pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya. Ini menjadi satu-satunya hukuman agar tak terjadi negosiasi. Merupakan kewajaran hukuman tanpa kompromi diberlakukan, bahkan merupakan keharusan, karena menyangkut kepentingan nasional yang mendesak. Pelanggarnya berarti mengkhianati amanat dan membahayakan nasib orang banyak.

Soalnya yang sering terjadi selama ini, tidak ada ketegasan dalam menegakkan dan menerapkan hukuman. Selain jelas ditengarai masih kokohnya rezim mafia peradilan yang mustahil bergulir tanpa fasilitasi uang, kita selalu kurang adil dalam melihat permasalahan. Ini juga karena uang menjadi ”dewa keadilan” baru yang menentukan segalanya.

Ekspos bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi dan bahwa koruptor atau penyelundup BBM dilanggar haknya dalam proses hukum bisa jadi benar. Tapi sering itu hanya mengalihkan perhatian dari substansi masalah bahwa koruptor dan penyelundup itu adalah orang yang tahu dan kompeten. Bukan orang bodoh yang terdesak kebutuhan. Tidak pula dipertimbangkan betapa pelanggaran itu telah menelantarkan sekian ribu jiwa.

Tidak hanya menelantarkan bahkan secara langsung mengancam keberlangsungan hidup sekian ribu nyawa. Soalnya kalau tidak dikorupsi jelas berbagai sumber daya yang ada bisa difokuskan untuk menanggulangi kelaparan yang terjadi. Atau, kalau tidak diselundupkan demi keuntungan sendiri, BBM itu bisa memberi manfaat lebih optimal dalam membangun negeri ini.

Setidaknya penegakan hukum yang tegas meredam kecemburuan pada pihak lain yang merasa sudah selalu menaati aturan, karena ada pihak atau kelompok tertentu yang seakan kebal dan tak tersentuh hukum. Bahkan tambah makmur saat melakukan pelanggaran. Bisa jadi energi yang tercurah dalam kecemburuan ini juga membuat kita juga tak bisa bersatu dan fokus melakukan sesuatu.

Perlu keterlibatan warga
”Ya kalau warganya diam saja, buat apa saya repot-repot begini-begitu. Apa tidak cari kerjaan yang menyusahkan diri sendiri?” Itulah ungkapan Pak RT saat iseng ditanya soal genangan di pintu masuk kompleks yang sampai sekarang tak tertangani: kalau hujan banjir lokal terjadi persis di portal jalan masuk kompleks.

Pikir saya, mungkin benar juga ya. Kalau satu-dua orang pemimpin yang selalu repot sendiri belum tentu sanjungan yang didapat, tapi sudah bisa dipastikan lontaran komentar sinis, pertanyaan, dan ungkapan salah pengertian yang dikatakan warga. Ini terutama kalau langkah yang diambil terutama malah jadi blunder dan masalah terbengkalai tak selesai.

Jangan-jangan, begini juga alur pikir yang terjadi dalam penanganan banyak masalah di negeri ini. Jelasnya pemerintah tak mau repot untuk mengatasi atau mencari solusi masalah saat masyarakatnya sendiri cuek. Malangnya warga masyarakat yang kompeten dan diharapkan bisa memberi usul pun menjadi semakin skeptis terhadap pemerintah.

Jadi ujungnya memang tak ada titik temu atau kesamaan persepsi antara pihak-pihak yang berkepentingan, sementara masalahnya jadi berlarut-larut dan tambah parah. Solusinya apalagi kalau bukan orang yang merasa tahu masalah mengungkapkan apa yang menjadi usulannya, entah itu sekadar paparan, protes dan gugatan terinci, maupun memberi solusi kongkret.

Kalau semua diam ya tidak ada perubahan. Semua business as usual dan menganggap tak ada masalah serius yang perlu dipikir pemecahannya. Jalan keluarnya setiap orang harus mengungkapkan apa diketahuinya. Mungkin dari sini bisa jadi kalimat kunci untuk memecah kebekuan dan stagnasi dalam ruang kehidupan bersama kita yang mestinya selalu bisa dibuat lebih baik.

Dari aksi itu harapannya akan terjadi reaksi dan selanjutnya komunikasi timbal balik yang lebih intens demi tersantuninya kepentingan bersama. Ini juga mempersempit ruang ketidakjelasan yang sering jadi ladang subur tumbuhnya persekongkolan untuk memanfaatkan—dan biasanya merugikan—mereka yang paling lemah.

Bisa jadi awalnya memang memanfaatkan ala kadarnya. Tapi kerusakannya tetap tak terhindarkan karena biasanya skalanya masif dan menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi aspek massalnya biasanya juga sangat besar dan mengganggu. Walaupun yang diselewengkan sedikit, tapi jumlahnya jadi besar karena menyangkut banyak orang.

Solusi gampang?
Solusi paling gampang memang kembali ke domain pribadi. Bagaimana memotivasi diri, bagaimana menghemat pengeluaran, dan bagaimana menambah pemasukan? Ini merupakan cara termudah karena terkait dengan diri sendiri yang kalau dikerjakan atau tidak tak ada sanksinya. Dan, pendekatan ini cenderung melupakan kewajiban untuk membangun sistem.

Harusnya ada aturan yang mendukung nilai dan norma bagaimana supaya tidak memikirkan diri sendiri. Juga bagaimana agar setiap individu menyumbang pada upaya penanaman nilai dan norma yang mendukung berjalannya sistem yang akan menjamin kemaslahatan hidup bersama. Aturan yang memungkinkan adanya peluang sama bagi tiap warga untuk berkembang dan lebih sejahtera.

Mungkin terlalu utopis. Tapi jelas ini alternatif jawaban mengingat kebijakan selama ini hanya menumbuhkan nilai materialisme dan individualisme. Tidak bisa memberi pemecahan memadai atas segala masalah yang datang mendera. Apalagi kesenjangan itu memang semakin lebar karena memang nilai dan normanya diskriminatif sejak menjelang kemerdekaan hingga saat ini.

Bagaimana yang menjadi kaum berpunya sekarang adalah keluarga lama yang kalau ditelusur adalah mereka yang sejak zaman Jepang, dan sebelumnya, yang mendapatkan privilege. Sejumlah keluarga yang diuntungkan secara ekonomi dan sehingga punya akses politik yang terbukti bisa terus ’melanggengkan kekuasaannya’ hingga saat ini.

Bisa juga yang terjadi adalah kebalikannya. Mereka awalnya mendapatkan akses politik—baca: kekuasaan—yang selanjutnya bisa memberi kemakmuran. Suatu kelaziman yang dalam perkembangannya memang memerlukan kemampuan lain, yaitu entrepreneurship, untuk dapat bertahan dan berkembang.

Sayangnya dalam kasus program Benteng pada era pemerintahan Soekarno. Saat itu sejumlah warga asli mendapatkan semacam bantuan dan lisensi untuk mengembangkan usaha. Tapi ujungnya mereka yang mendapat kesempatan tidak mau repot dengan menggadaikan bahkan menjual lisensi itu terhadap pengusaha non-pribumi.

Jadi awal yang diskriminatif ini membuat sebagian dari kelompok yang mendapatkan fasilitas ini maju sendirian. Harapan untuk bisa menularkan kemampuan meraih kesejahteraan bagi warga lainnya terbukti juga cuma tinggal harapan. Saya kira sebabnya tak ada sistem yang memang benar-benar dipikirkan seksama untuk mendukungnya. Tujuannya adalah memberi jaminan agar pemberdayaan ini bisa terlaksana.[rab]

Telah di baca sebanyak: 965
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *