Rab A. Broto

JUNGKIR BALIK MORALITAS UAN

06 Mei 2008 – 10:20   (Diposting oleh: Editor)

”Para guru di sejumlah sekolah tahu dan bahkan ikut menyebarkan kunci jawaban pada murid-muridnya saat Ujian Akhir Nasional (UAN). Sementara mekanisme distribusi soal yang selama ini disebut aman, setidaknya dalam empat tahun belakangan bisa ditembus para penyedia kunci jawaban soal yang menjualnya hingga Rp 6 juta per paket.”

Itulah isi tayangan Investigasi Trans TV yang ditayangkan pada sore hari tanggal 26 April 2008. Pernyataan bahwa kecil kemungkinannya soal UAN bisa bocor oleh pejabat dinas di Jakarta Selatan seketika terbantahkan oleh hasil pelacakan yang mendapatkan pernyataan dari penjual kunci soal.

Bahwa selama empat tahun belakangan ini, dia dan rekan-rekannya bisa mendapatkan bocoran soal yang didistribusikan ke sekolah siswa yang memesan kunci jawaban. Mereka mengaku bisa mendapat soal yang entah dengan cara bagaimana bisa dikeluarkan oleh kurir.

Titik lemahnya tampaknya pada soal dikirim ke sekolah sehari sebelum ujian dilaksanakan. Kelompok penjual kunci jawaban mendapatkan bendel soal pada pagi hari tepat sebelum disajikan di ruang ujian. ”Kami langsung mengerjakan soal dan mengirimnya ke konsumen lewat SMS, sekitar 1,5 jam sebelum ujian.”

Sekitar 10 penyedia jasa yang dalam gambar terlihat mengerjakan bersama soal UAN itu mengaku mendapatkan klien dari para guru. Harganya berkisar dari Rp1 juta hingga Rp6 juta. Bahkan dalam kwitansi tertulis jaminan bahwa itulah kunci soal UAN yang disajikan di sekolah. ”… uang kembali kalau pembeli tidak lulus.”

Sedangkan berita Kompas di hari yang sama memberitakan guru di satu sekolah di Lubuk Pakam, Sumatera Utara, yang membetulkan lembar jawaban muridnya begitu ujian usai. Ruang UKS yang menjadi tempat reparasi bahkan sempat digerebek Unit Detasemen Khusus 88 dari Polri yang biasanya menangani para gembong teroris.

Semua Terlibat
Murid, guru, kepala sekolah, mentor bimbingan tes, kurir pengantar soal, kepala dinas Diknas, tim pembuat soal, pejabat BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), sampai menteri. Itulah semua pihak yang terkait dengan fenomena kisruhnya ujian nasional yang lebih mementingkan perolehan nilai kelulusan berstandar nasional.

Semua pihak ketakutan bila hasil UAN buruk. Guru, harus menanggung risiko muridnya banyak yang tak lulus kalau tidak memberi atau membiarkan pencontekan kunci jawaban. Soalnya, banyak sekolah lain yang membiarkan muridnya mendapatkan kunci jawaban, bahkan ada guru yang terlibat langsung dengan membetulkan jawaban pada lembar soal.

Tindakan yang menurut pengakuan para guru lebih didasari karena tak tega dan demi kepentingan murid agar lulus. Kalau ditelusur lebih jauh, ya apalagi kalau tidak demi membela kepentingan sendiri dan lembaga? Jelas para guru dan kepala sekolah tak mau disebut tidak kompeten mendidik murid.

Selain itu, tindakan tak terpuji juga dilandasi motivasi untuk menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana tidak? Karena, tingkat kelulusan sekolah tentu berkorelasi dengan tingkat reputasi sekolah dan para gurunya. Bukan rahasia bahwa kondite guru dan kepala sekolah tergantung pada seberapa bagus nilai yang didapat para murid dalam UAN.

Memang tak bisa dimungkiri bahwa semua kekusutan itu terkait dengan kebijakan mulia bahwa standar nasional harus terus ditingkatkan. Tapi, sungguh kurang bisa dipahami mengapa ujiannya disamaratakan di saat pemerintah belum memenuhi kewajibannya memberi anggaran pendidikan memadai agar tersedia sarana dan prasarana yang layak.

Ekses Jungkir Balik
Bila melihat berbagai ekses yang terjadi, yang justru menjungkirbalikkan nilai dan makna pendidikan yang mestinya dijunjung tinggi, pemerintah semestinya tidak terus bersikap buta-tuli dan keras kepala. Ekses yang terjadi hanya mengacaukan nilai-nilai hidup utama yang semestinya ditanamkan dan terus dipupuk dalam semangat dan perilaku peserta didik.

Sungguh aturan dan norma sudah jungkir balik tak karuan. Tindakan yang seharusnya paling ditabukan menjadi sah dilakukan karena ketakutan bahwa kalau tidak ikut curang akan celaka sendiri. Sekolah yang mestinya mengajarkan kejujuran dan kepercayaan pada diri sendiri sudah mengkhianati nilai yang mesti ditumbuhkan dan dipertahankan itu.

Akibatnya, moralitas yang diajarkan juga amburadul demi lulus dan mendapat nilai bagus. Tak peduli bahwa nilai itu didapat dengan menghalalkan segala cara: menyontek, harus menyuap, atau membeli, merendahkan kemampuan sendiri, tidak peduli lagi dengan apa yang dipelajari. Pada prinsipnya tidak peduli lagi dengan nilai dan makna sekolah.

Persoalan ini memang sudah basi dan belum bisa ditemukan solusinya, meskipun beberapa waktu belakangan sudah diserukan oleh banyak orang. Persoalan tampak kian rumit meskipun untuk mengatasi kekisruhan itu sebenarnya hanya perlu sedikit kearifan dari penyelenggara negara untuk melakukan sedikit perubahan.

Misalnya, dari data yang ada dibuat standar peralihan dengan penargetan yang jelas sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Dari pemetaan standar nilai per wilayah inilah yang pelan-pelan diupayakan untuk sama, terutama dari sisi masukannya yang terkait standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Tapi kembali lagi persoalannya memang sejauh mana realisasi anggaran dan komitmen pemerintah bisa dilaksanakan. Beban itu memang ada pada pundak pemerintah yang perlu bertindak lebih tegas. Sudah ada contoh upaya bagus mendobrak mafia buku dengan membeli hak cipta buku ajar agar masyarakat bisa mendapat harga lebih murah.

Persoalan sudah begitu menumpuk sehingga perlu waktu dan usaha ekstra untuk membenahi kekacauan yang terjadi. Waktu jelas tak bisa menunggu. Tinggal sekarang bagaimana komitmen pemerintah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang merasa berkepentingan dengan peningkatan mutu hasil pendidikan.[rab]

Telah di baca sebanyak: 1058
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *