Rab A. Broto

Machiavelli dan Lakon Cicak vs Buaya


Tim Delapan yang terdiri dari para tokoh yang dianggap kredibel dan punya integritas di negeri ini telah menyelesaikan tugasnya sesuai tenggat waktu dua minggu. Tim akan memberikan kesimpulan akhir hasil verifikasinya atas dugaan kasus pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat kriminalisasi dua dari lima pimpinannya kepada Presiden Republik Indonesia.

Rangkaian berbagai kejadian dalam sebulan terakhir tampaknya makin menegaskan bahwa publik telah terpapar rangkaian sejumlah fakta yang dicoba direkayasa berbagai pihak yang disebut dalam rekaman sadapan telepon terhadap Anggodo Widjoyo. Sedangkan dua institusi yang disorot, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tetap pada persepsinya sendiri yang selalu mengklaim langkahnya berdasarkan fakta hukum.

Persoalan keadilan dan hukum terbukti telah direduksi berkali-kali menjadi sekadar formalitas tata acara dan prosedur aturan. Seiring dengan perang opini yang bak kisah sinetron sambung menyambung lengkap dengan dramatisasi sumpah atas nama Tuhan, linangan air mata para aktor utama dan pendukungnya, hingga baku hantam di depan umum yang nyaris terjadi antara anggota DPR dan pengacara kawakan pengritik KPK.

Kini “bola panas” telah kembali kepada Presiden SBY dan publik menunggu apa yang akan terjadi. Tampaknya pilihan sulit masih akan membayangi Presiden untuk melakukan tindakan nyata sesuai dengan arus opini publik. Hal yang terlihat dari “kekeuh-nya” polisi dan jaksa untuk meneruskan proses hukum kedua pimpinan KPK yang didakwa telah menyalahgunakan wewenang dan memeras.

Apalagi legislator di parlemen, setidaknya yang ada di Komisi III, juga telah jelas menyatakan dukungan kepada kepolisian dengan memberi forum pembelaan yang seluas-luasnya. Selain telah jelas menyatakan pendapat berbeda dengan perwakilan masyarakat dalam rapat dengar pendapat yang berakhir dengan insiden penghentian rapat sepihak dan ngacirnya pimpinan sidang di lembaga perwakilan terhormat itu.

Mestinya Amanah
Untuk kesekian kalinya akal sehat dan kepercayaan publik dicederai. Fakta hukum dan opini dicampur baur dengan segala klaim keabsahannya. Sangkalan demi sangkalan terus dilakukan pihak yang merasa diserang, terutama polisi. Ironisnya serangan belakangan juga muncul dari salah satu personilnya yang kini ‘mbalelo’ karena merasa dikorbankan dalam kasus dugaan pembunuhan oleh mantan Ketua KPK.

Sementara yang diduga ikut andil dalam peristiwa rekayasa kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK, karena disebut-sebut dalam rekaman Anggodo, memberikan jawaban standar para calon terdakwa: lupa atau tidak ingat. Meskipun sebenarnya tidak ada ruang berkelit lagi karena faktanya kenal atau setidaknya mengaku kenal dengan Anggodo yang adik buronan KPK.

Tokoh utama yang dalam rekaman sadapan teleponnya jelas telah berupaya melakukan penyuapan dan merekayasa kasus hukum kepada petinggi KPK itu ternyata sampai sekarang malah dilindungi sebagai saksi. Perlakuan khusus dari aparat yang tak pelak patut diduga sangat dipengaruhi oleh status pribadinya yang tak asing di kalangan petinggi kejaksaan dan kepolisian.

Jadi memang bukan soal kenal atau tidak yang bisa dianggap salah dan bermasalah. Tapi etika sebagai pejabat itulah yang tampaknya mesti ditegakkan. Bahwa seharusnya si petinggi selalu berhati-hati karena mengemban amanah jabatannya dalam menjalankan kekuasaan. Caranya apalagi kalau bukan dengan berburuk sangka terhadap niat baik pengusaha yang royal demi menjaga sumpah jabatannya.

Yaitu melayani masyarakat yang pada hakikatnya adalah tuannya. Bukannya oke saja menerima –apalagi meminta—sesuatu yang bisa memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain walau menyalahi amanah yang dipercayakan padanya. Sebabnya jelas: pejabat digaji dari pajak yang dibayar rakyat sehingga mestinya ya menjaga amanah itu. Bukan bermuka dua: seolah mengabdi tapi juga berselingkuh membela koruptor.

Cukong dan Machiavelli
Kalau kesadaran etis semacam ini tidak ada, ya pantas saja para pengusaha berbondong-bondong menjadi sponsor si pejabat. Cerita ini sudah menjadi rahasia umum di mana si pejabat butuh modal untuk naik pangkat, dan para cukong menjadi penyandang dananya. Pada saatnya para cukong akan menagih dalam bentuk bagian kesejahteraan dan kemuliaan dalam kekuasaan yang disandang si pejabat.

Simbiosis mutualisma semacam ini sebenarnya merupakan hukum alam biasa tentang aksi-reaksi atau timbal-balik untuk saling memberi keuntungan. Tapi sekali lagi masalahnya kembali pada etika bahwa semestinya jabatan dilaksanakan dengan amanah atau tidak. Jadi solusinya sudah terbayang: harus ditindak tegas dan diberi sanksi keras. Apalagi dengan solusi gaji pegawai yang konon akan dinaikkan

Meskipun sejumlah kalangan juga mengatakan bahwa kenaikan gaji tak ada urusannya dengan korupsi dan suap. Maksudnya bisa saja gajinya ditambah tapi korupsinya tetap tidak berkurang karena memang sistem yang lain dan lingkungannya tidak dibenahi. Yang menurut istilah salah satu petinggi KPK yang sedang dikriminalisasi, korupsi terjadi karena ada niat, kemampuan, peluang, dan sasaran yang layak/pas.

Menyimak realitas hubungan negara dengan etika dan moralitas yang terbukti jungkir-balik dalam hiruk-pikuk kisruh kriminalisasi dua pimpinan KPK ini, kita diingatkan ungkapan diplomat era Renaisans Niccolo Machiavelli. Dalam bukunya Sang Pangeran, Machiavelli menandaskan betapa setiap penguasa yang baik membutuhkan virtue berupa antara lain sifat maskulin, kemandirian, dan keteguhan hati.

“Namun untuk menjadi penguasa yang berhasil, mau tak mau orang terlibat dalam ‘amoralitas tak terhindarkan’. Seorang pangeran harus berdusta, berkhianat, menipu, mencuri, dan membunuh.” Seorang pangeran yang ingin mempertahankan posisinya, tegas Machiavelli dalam karya yang masuk Daftar Buku Terlarang Gereja Katolik itu, perlu belajar cara menjadi tidak baik.

Semoga saja memang bukan itu yang sedang terjadi dan dialami oleh pucuk pimpinan di republik tercinta ini.

*) Rab A. Broto. Penulis dan alumnus Fakultas Psikologi UGM bisa dihubungi di: nauram@yahoo.com

Telah di baca sebanyak: 893
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *