Rab A. Broto

Manajemen SDM Kusut Institusi Gayus

Pengembangan upaya mengurai benang kusut makelar kasus manipulasi pajak Gayus Tambunan (GT), salah satu simpulnya mau tak mau mengait pada soal pengawasan dan manajemen personalia (SDM) Kementerian Keuangan RI. Khususnya di institusi yang dari tahun ke tahun makin jadi andalan untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan di republik ini. Yang paling ironis ternyata tidak ada tanggapan apapun–apalagi tindakan–dari Ditjen Pajak meskipun pegawainya sudah disidang terkait dakwaan tindak pidana. Pasal yang di perusahaan swasta pasti sudah jadi masalah besar.

Kesimpulan setelah kasus duit haram 28 miliar itu meledak juga menunjukkan kenyataan lebih pahit betapa peningkatan gaji ternyata hanya instrumen mandul yang bisa jadi sama sekali tak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja, disiplin, maupun semakin tebalnya iman dalam menumpas godaan berbuat korup. Sebagian orang mengatakan topik yang kian populer dengan sebutan perbaikan renumerasi itu bisa jadi solusi lumayan pas untuk memenuhi kebutuhan tapi hampir pasti bukan obat mujarab menekan keserakahan.

Bahkan bukan sekadar soal efektivitas, kebijakan kenaikan gaji yang bikin iri khususnya tentara dan polisi itu, memang jadi terkesan asal-asalan karena ibarat usus buntu dicoba diatasi dengan obat pusing. Bisa jadi memang gaji layak perlu, tapi yang tampaknya tidak dikaji saksama–meskipun mungkin secara logis dan intuitif mestinya bisa dirasakan oleh para petinggi kementerian yang banyak dijejali orang pintar dan lulusan luar negeri itu–adalah soal pelaksanaan pengawasan dan sanksi yang mestinya menjadi bagian tak terpisahkan dalam paket peningkatan renumerasi.

Hal yang diakui Menkeu ketika menyebut soal penonaktifan beberapa atasan GT untuk mempermudah penyelidikan internal karena masih adanya budaya ewuh-pekewuh. Khususnya saat memberi sanksi atau bahkan sekadar menegur mantan teman seasrama, yang juga rekan kuliah, kolega yang meniti karir bersama-sama, dan kemungkinan besar sama-sama pula berkorupsi. Kalau menindak kawan seangkatan sudah begitu bisa dibayangkan saat mesti menindak atasan atau orang yang pernah jadi seniornya. Soal yang seharusnya tidak ada menjadi kendala kalau etika profesionalisme dijunjung tinggi dan patuh pada amanat rakyat.

Jelasnya bahwa mereka pegawai negeri yang digaji dengan duit pajak dari masyarakat yang seharusnya mengedepankan kepentingan bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada tuannya. Bukannya merasa harus diistimewakan dan digaji tinggi tapi setelah dipenuhi aspirasinya tetap business as usual dan malah makin tiarap berlindung di balik tameng demi membela korps dan alasan lain yang terkesan dicari-cari. Tapi sekali lagi memang ada bolong besar dalam sistem karena ketidakjelasan prosedur pengawasan dan penerapan saksinya.

Dengan kata lain akar persoalannya adalah lembaga negara bahkan tak punya SOP (standard operating procedure) untuk proses biasa, apalagi untuk kasus khusus. Mungkin juga sudah ada tapi semua pihak yang berkepentingan hanya ingin cari aman saja dengan pola yang sudah ada dan membelenggu yaitu bersama dalam ketidakbenaran dan selingkuh. Bisa jadi pertimbangannya karena kolega kerja dan pimpinan lebih nyata dan penting karena dihadapi setiap hari dibandingkan menjalankan amanat sebagai pelayan publik yang lebih tidak jelas patokannya.

Jadi lembaga negara yang katanya mengelola hajat hidup khalayak ternyata kalah transparans dan akuntabilitasnya dibandingkan dengan perusahaan swasta biasa dengan omset puluhan atau ratusan juta per tahun. Yang sudah pasti tidak ada apa-apanya dibandingnya dengan perusahaan atau organisasi yang telah meraih sertifikasi ISO yang semuanya terstandar jelas dengan berbagai tolok ukur objektifnya yang semua terdokumentasi dan tercatat dengan baik.

Bisa jadi semua lembaga pemerintah harus disertifikasi manajemen mutunya oleh lembaga yang kompeten agar semua slogan dan petatah-petitih tentang good governance itu benar-benar dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata di keseharian. Tidak sekadar berhenti menjadi ucapan berbusa di mulut dan sama sekali berbeda dengan aktualisasi perilakunya. Dan yang mutlak dan niscaya pentingnya adalah penerapan sanksi yang setimpal untuk setiap pelanggaran setelah satu rangkaian aturan disepakati untuk dilaksanakan.

Bahwa masing-masing pegawai negeri mestinya punya deskripsi jabatan yang jelas, yang lalu bisa dituangkan dalam lembar KRA (Key Result Area) dan KPI (Key Performance Indicator) yang dievaluasi secara reguler per semester atau per tahun. Semua itulah yang menentukan prestasinya dan berapa bonus yang akan didapat kalau mau ekstrim mengacu pada tata kelola yang diterapkan pada perusahaan swasta yang melakukan good corporate governance (GCG). Mungkin itu masih terlalu ideal meskipun harus jadi acuan untuk perbaikan ke depan.

Tentunya warga negeri ini tak ingin pegawai negerinya sekadar menjalankan perintah atasan, nyaris tanpa inisiatif, serta tetap koruptif. Sikap dan perilaku tidak produktif yang tinggal menunggu waktu digilas perubahan yang bergerak semakin cepat. Jadi ada logika yang terbalik dan pasti salah saat ada anggapan melayani publik bisa seenaknya sementara kalau menjadi pegawai perusahaan swasta harus disiplin dan patuh pada aturan. Padahal jelas amanat, tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diemban dalam melayani publik itu punya konsekuensi dan godaan yang biasanya jauh lebih besar.

Jadi bukan sesuatu yang logis bila pegawai negeri tidak bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Meski memang juga bukan berarti kalau digaji lebih tinggi menjadi jaminan tidak akan ada korupsi karena terutama bila sistemnya belum mendukung penerapan aturan yang konsisten. Tapi jelas bahwa beban dan tanggung jawab tinggi, logis mendapat gaji tinggi, dan layak pula mendapatkan hukuman lebih berat jika melakukan korupsi. Prinsipnya sebenarnya sederhana karena hanya perlu berpedoman pada akal sehat: ada tanggung jawab, ada imbal balik sepadan, dan ada wewenang, ada pula sanksi setimpal jika terjadi pelanggaran.

*) Rab A. Broto, konsultan Biro Pengembangan SDM Andhika Mitra, penulis buku, trainer penulisan, dan mantan wartawan ekonomi bisa dihubungi di 0812 854 7255 atau e-mail: nauram@yahoo.com.

Telah di baca sebanyak: 1038
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *