Kolom Alumni

Perencanan Pajak Sesuai Jenis Penghasilan


Oleh: Arles Ompusunggu

Wirausaha sejati dalam melaksanakan jalannya usaha mandiri lebih mementingkan aspek operasional bisnis. Bentuk usaha dan konsekuensi hukum dari organisasi tersebut seyogianya dipikirkan dari awal supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagai ilustrasi wadah untuk melakukan aktivitas bisnis adalah diawali dengan membentuk jenis usaha perorangan. Segala aspek yang menyangkut aktivitas usaha menyatu kepada individu pemilik sekaligus operator usaha.

Penghasilan yang diperoleh setiap orang sesungguhnya berasal dari dua sumber yaitu: (1) penghasilan dari pekerjaan (employment income) dan (2) penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas (business income). Pengelompokan lebih lanjut sumber penghasilan tersebut terdiri atas:
1.1 Penghasilan Sebagai Karyawan (dependent personal services): misalnya sebagai karyawan tetap dan karyawan lepas dari sebuah badan usaha. Arti sederhana pekerja selaku karyawan tergantung sepenuhnya kepada majikan selaku pemimpin atau pemilik usaha.
1.2 Penghasilan Sebagai Jasa Profesional (independent personal services): misalnya sebagai konsultan, pengacara, akuntan, penulis, agen penjualan. Walaupun selaku profesional yang lebih bebas dalam menjalankan usaha namun tetap dianggap harus bekerja untuk mendapatkan sumber penghasilan. Dalam hal ini individu yang mempunyai keahlian tertentu sudah mulai membentuk wadah semisal asosiasi (partnership) atau mandiri menggunakan nama sendiri untuk melakukan kegiatan pekerjaan mendapatkan penghasilan.
2.1 Penghasilan dari Pekerjaan Bebas atau Usaha yaitu: usaha perorangan (usaha dagang kelontong, warung, home industry tanpa badan hukum
2.2 Usaha Dalam Bentuk Badan Hukum seperti CV, PT, Yayasan, LSM dan segala bentuk organisasi yang dijadikan sebagai wadah independen untuk menjalankan kegiatan usaha. Di sini pemilik sudah terpisah dari pengelola melalui mekanisme pertanggungjawaban hasil usaha.

Perlu dipikirkan mekanisme untuk mengalokasikan semua hasil usaha yang diperoleh selama periode tertentu baik untuk pengembangan usaha dan keperluan kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu juga penggunaan sisa hasil usaha untuk investasi dan hal penting yang tidak disadari adalah adanya beban pajak yang tidak kecil yaitu maksimal 30% dari sisa hasil usaha bersih (untuk usaha perseorangan) dan 28% dari penghasilan neto untuk bentuk usaha badan hukum.

Dapat dibayangkan seolah-olah hilang porsi dari pendapatan bersih yang harus diserahkan sebesar 30% kepada pemilik mandat kenegaraan (pemerintah) untuk digunakan sebagai sumber penerimaan bagi APBN dari sektor pajak. Walaupun masyarakat tidak serta merta mengetahui ke mana pajak yang dipungut, namun keniscayaan untuk membayar pajak harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Apabila tidak menunaikan kewajiban pembayaran pajak maka pengenaan denda baik adminsitrasi dan pidana sudah menanti di depan mata.

Selanjutnya tulisan singkat ini membahas aspek perencanaan pajak atas penghasilan yang diperoleh individu dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas atau wirausaha (entrepreneurship). Penting dipertimbangkan perencanaan yang lebih dini mengenai sasaran pembayaran pajak di kemudian hari melalui perencanaan yang matang supaya terhindar dari pengenaan sanksi yang berat dan menguras sumber daya harta dan konsentrasi waktu yang harus dikorbankan mengurus kewajiban perpajakan yang tidak simpel. Wadah bentuk usaha dapat dipilih yang sesuai dengan sasaran pengembangan usaha ke depan supaya cocok dalam pengembangan perluasan bisnis yang mampu mengakomodasikan keperluan yang sudah direncanakan.

Bentuk usaha yang dijalankan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak yang terkait dengan aktivitas operasi usaha. Berikut ini dapat dikemukakan berbagai aspek perencanaan pajak yang sinkron dengan bentuk usaha yang ada di Indonesia yaitu:
(1) Usaha Perorangan (Sole Priotership)
Sebagai bentuk usaha yang paling mudah untuk dilaksanakan hanya butuh SIUP dan NPWP sudah dapat menjalankan usaha. Hanya saja untuk pengembangan usaha seperti perolehan pinjamaan ke bank tidak semudah apabila membentuk wadah resmi dalam bentuk badan usaha seperti CV, Perseroan terbatas.

Aspek perencanaan pajak yang penting adalah terutama Pajak penghasilan orang pribadi yang melekat kepada pemilik dan adanya kewajiban menghitung dan memotong pajak karyawan apabila sudah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar Rp 15.840.000 untuk karyawan tidak kawin. Kemudian perlu dipertimbangkan kewajiban membuat pembukuan atau akuntansi perpajakan apabila omset mencapai Rp 4,8 miliar setahun sesuai batas tresshold dalam pasal 14 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Artinya sepanjang batas omset masih dibawahnya maka pengenaan pajak penghasilan akan atau masih bisa menggunakan deemprofit atau norma penghitungan.

Demikian juga aspek pajak lainnya seperti PPN, PBB harus dipertimbangkan supaya tidak memberatkan arus kas dari operasi usaha. Prinsip dasar dalam pengenaan pajak tidak langsung seperti PPN tidak merugikan apabila mengikuti mekanisme pengurangan Pajak PPN Masukan dan PPN keluaran. Permasalahannya adalah apabila masih belum dikukuhkan atau ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka tidak berhak mengkreditkan PPN Masukan dan juga tidak bisa menerbitkan Pajak keluaran dengan mekanisme seuai UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM.

Semakin besar usaha yang dibentuk, maka perorangan sebagai entrepreneur akan melihat berbagai kemungkinan untuk pengembangan usaha dengan membentuk badan hukum yang lebih besar yaitu bentuk usaha badan yaitu CV, FA, PT. Apabila mau memperluas skala usaha dengan sasaran meningkatkan akses kemudahan untuk mengembangkan usaha diperlukan penanganan yang lebih komprehensif atas berbagai kesempatan usaha dan kemungkinan aspek penghematan pajak yang dimungkinkan oleh aturan yang ada.

Alternatif sumber pendanaan bagi pengembangan usaha yang dapat dimanfaatkan perorangan dan bukan sebagai objek pajak antara lain:
(1) bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
(2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termauk yayasan, koperasi, usaha kecil mikro yang tidak ada afiliasi antar pihak
(3) warisan
(4) harta atau setoran badan sebagai pengganti saham
(5) penggantian natura.

Artinya dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari salah satu alternatif di atas maka akan meringankan beban pajak bagi peroarangan dalam mengembangkan usahanya.

(2) Usaha Dalam Bentuk CV
Walaupun CV masih dalam lingkup usaha yang melekat kepada pemilik tapi dimungkinkan adanya partner lain untuk ikut menyumbangkan pemikiran dan modal usaha dengan pilihan aktif mengelola atau hanya pesero diam tanpa mengikuti operasional sehari-hari. Wadah CV ini sudah dapat lebih maju untuk digunakan mengurus pinjaman kredit ke bank untuk perluasan usaha.

Namun perlu dipikirkan bahawa semua pengeluaran untuk gaji pesero tidak bisa dibebankan dalam biaya usaha perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sesuai pasal 9 ayat 1 huruf j UU PPh. Pajak-pajak lain yaitu PPh terutang tidak dikenakan lagi melekat kepada pemilik karena sudah ada pemisahan usaha sehingga hanya dikenakan tarif tunggal sebesar 28% sesuai pasal 17 UU PPh.

Perlu diperhatikan juga kewajiban untuk melaksanakan pembukuan atau pencatatan akuntansi usaha sehingga harus memikirkan pengeluaran untuk tenaga akuntansi. Beban pajak-pajak lainnya harus dikendalikan dan direncanakan semisal PPN harus ada mekanisme PPN Masukan-PPN Keluaran melalui pengukuhan kena pajak yang menjadi dasar untuk melaporkan usaha uang bisa memungut PPN dan mengkreditkan pembelian dari suplier.

(3) Usaha Dalam Bentuk Perseroan Terbatas
Bentuk usaha PT sudah umum dikenal karena merupakan bentuk usaha paling sempurna di antara jenis usaha yang ada di Indonesua. Walaupun masih dimungkinkan membentuk PT tertutup beranggotakan persero dari keluarga inti namun sudah ada pemisahan harta antara pesero dan perusahaan. Perlakuan kewajiban pajak juga sudah berbeda antara PPh Orang Pribadi dan terhadap badan hukum yang dibentuk tersendiri.

Keleluasaan menjalankan operasi usaha dengan kendaraan PT lebih fleksibel tanpa merepotkan hubungan perorangan selaku pemilik usaha. Pajak-pajak yang harus diutamakan oleh pengelola PT sudah terdiversifikasi dan terklasifikasi antara pemilik dan pengelola. Pemilik tidak perlu repot dan bingung memikirkan pajak-pajak perusahaan akan terkooptasi dengan pajak pribadi.

Apabila PT memberikan sisa hasil usaha maka atas dividen tersebut cukup dipotong pajak sebesar 10% dan sifatnya final tanpa diperhitungkan di akhir tahun jadi lebih simpel. Hal lain yang memudahkan adalah sebagai pengelola sekaligus pemilik maka dapat memperoeh penghasilan yang dari perusahaan yang menjadi beban usaha untuk dikurangkan terhadap penghasilan usaha.

Perencanaan yang matang dalam mendirikan PT untuk dijadikan kendaraan menjalankan roda usaha sangat tepat untuk mengantisipasi kemungkinan perluasan usaha atau ekspansi tanpa harus merepotkan pemilik dan pengelola yang memang sudah terpisah. Pajak-pajak lainnya seperti PPN dan PBB dan pajak terkait dengan usaha sudah lebih mudah dikendalikan.

Demikian juga kemungkinan untuk merencanakan supaya beban pajak perusahaan lebih irit bisa diupayakan dengan memaksimalkan deductable atau memaksimumkan biaya sebagai pengurang penghasilan bruto usaha yang diijinkan dalam pasal 6 UU PPh seperti adanya keringanan pajak apabila perusahaan memberikan sumbangan dalam rangka CSR, pengembangan olahraga, promosi, infrastruktur, dan sumbangan fasilitas pendidikan. Bahkan keringanan pajak atas sumbangan dalam rangka kewajiban kegamaan tanpa batas yang ditentukan dapat mengurangi baban pajak perusahaan.
PPN yang terutang juga sesuai dengan jumlah omset perusahan dengan mekanisme pengurangan PPN keluaran dengan PPN masukan jadi hanya terutang 10% dan ada mekanisme restitusi atau kompensasi apabila PPN masukan > PPN keluaran.

Maka penting diperhatikan dalam setiap transaksi pembelian supaya diusahakan dari suplier atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP sehingga atas PPN masukan sebesar 10% dapat dikreditkan dengan PPN keluaran saat menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan perusahaan.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan atas PPh witholding baik terhadap pajak-pajak karyawan dan atas biaya yang merupakan penghasilan dari profesional atau pemberi jasa kepada perusahaan seperti jasa konsultan, jasa komisi, dan honor-honor profesional yang tidak berkesinambungan yang dibebankan terhadap biaya operasi perusahaan.

Setelah menguasai ketiga wadah usaha yang dapat dipilih maka pengusaha dapat memikirkan bentuk usaha apa saja yang cocok sesuai aktivitas usaha yang ada. Apabila masih dalam tahap memulai usaha maka sebaiknya dicoba dulu dengan jenis usaha perorangan atau CV yang lebih fleksibel tanpa adanya pihak lain di luar keluarga inti yang ikut dalam aktivitas usaha sehari hari.

Beban pajak yang ada harus dimanage dengan baik supaya tidak memberatkan di kemudian hari. Dengan melakukan suatu perencanaan beban pajak dengan baik tanpa kesan melanggar undang-undang perpajakan akan terhindar dari perasaan takut untuk dikenakan denda oleh kantor pajak.

*) Arles Ompusunggu, menggeluti bidang perpajakan selama 18 tahun di samping sebagai karyawan di Direktorat Jenderal Pajak dan pengajar di beberapa program Magister akuntansi seperti UNPAD, Univ Pancasila, Univ Kristen Maranata, dan program S1 Akuntansi di beberapa PTS seperti UNTAR, STIE TRISAKTI, UKRIDA. Dapat dihubungi langsung di apo_sunggu@yahoo.co.id

Telah di baca sebanyak: 2324
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *