Rab A. Broto

Seleksi Profesional, Kabinet Profesional


Beberapa waktu lalu Presiden Yudhoyono (SBY) menyatakan tak ada broker untuk masuk kabinetnya. Namun pernyataan tersebut agak susah dibuktikan konsistensinya mengingat Presiden juga manusia biasa yang tak lepas dari lingkungan sosialnya. Presiden tentu punya lingkar orang kepercayaan, dari yang paling punya kedekatan sosial-emosional, hingga yang punya kedekatan secara politis.

Orang-orang di lingkungan lingkar utama RI-1 ini bisa jadi besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan SBY. Dalam kaitan itu, sampai saat ini setidaknya belum jelas apa saja kriteria rinci untuk memilih anggota kabinet. Hal yang paling umum disebutkan kepada khalayak untuk melaksanakan hak prerogatif Presiden itu adalah soal kapabilitas dan akseptabilitas dari kandidat yang bersangkutan.

Masyarakat hanya menduga-duga bahwa semestinya Presiden punya semacam indeks guna menentukan apakah akan merekrut seseorang menjadi anggota kabinetnya dan menempatkannya di pos tertentu. Hal ini mengingat perusahaan yang skala cakupannya sangat mikro saja biasanya melakukan seleksi saat mau menambah atau mempromosikan pegawai.

Jelasnya lembaga kepresidenan yang menentukan nasib 250 juta warga negeri ini tentu mempunyai prosedur dan mekanisme seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur dan mekanisme yang sebaiknya bisa merinci, terutama terkait definisi kapabilitas dan langkah operasional teknis pengukuran objektifnya yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

Jadi alangkah baiknya anggota kabinet mendatang juga dipilih secara profesional setelah lolos saringan awal. Dalam proses selanjutnya dilakukan peneropongan potensi intelektual, preferensi kepribadian, dan kemampuan manajerialnya secara detil untuk menentukan cocok tidaknya sang kandidat menduduki satu jabatan menteri atau pos tertentu dalam kabinet.

Tak Kalah Pentingnya
Cara ini bisa sangat membantu terutama saat ada dua kandidat yang dinilai layak untuk satu jabatan di kabinet. Proses ini mengacu pada prosedur yang disyaratkan kepada calon presiden (capres) dan wakilnya menjelang pemilu pilpres. Saat itu capres dan wakilnya diwajibkan menjalani uji kelayakan fisik dan psikologis.

Karena menteri berada pada tataran teknis yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan eksekutif di lapangan, tentu saja peneropongan fisik dan psikologis ini tak kalah penting maknanya. Apalagi kabarnya peminat kursi menteri hingga sebulan lalu konon sudah mencapai 400 nama untuk lowongan 40-an kursi menteri pada kabinet mendatang.

Para peminat ini didorong oleh beragam motivasi, sejak ketulusan mengabdi, ambisi, gengsi, privilege, hingga asumsi bisa mendapatkan keuntungan dari jabatannya. Mereka ini, terutama yang berasal dari kalangan partai politik, ibaratnya sering tak berkaca dulu mengukur kemampuan: rumongso biso, nanging ra iso rumongso (merasa bisa tapi tak bisa merasa).

Terkait urgensi mendapatkan orang paling tepat untuk pos menteri tersedia, mahal-murahnya biaya karenanya bersifat relatif. Terlebih kalau dibandingkan pemborosan yang terjadi kalau orang yang dipilih Presiden ternyata keliru. Alih-alih menuntaskan tugasnya dengan sempurna, sang menteri hanya merepotkan karena salah melulu dalam mengimplementasikan arahan bosnya.

Juga dengan berbagai “kerepotan” saat terpaksa melakukan penggantian menteri di tengah jalan karena kinerjanya dinilai tak sesuai harapan. Pendeknya berbagai komplikasi sebenarnya dapat diminimalisir eksesnya dengan seleksi ilmiah. Sejauh ini seleksi lazim diterapkan, baik di perusahaan swasta sekelas Grup Astra maupun lembaga pemerintah seperti Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lewat Assessment Center
Penerapan prosedur dan mekanisme seleksi baku ini mestinya bisa dilakukan Presiden SBY yang telah mendapatkan mandat penuh dari rakyat dalam pemilu lalu. Jadi penentu masuk-tidaknya seseorang mestinya adalah presiden sendiri setelah mempertimbangkan berbagai masukan, khususnya terkait preferensi kepribadian, potensi intelektualnya, dan terutama kemampuan manajerialnya.

Sebagai catatan, berbagai klaim para kandidat menteri tentang pencapaian suksesnya di masa lalu sering tak relevan dengan tantangan yang mesti dihadapi saat ini. Klaim itu sendiri perlu dicek kebenarannya dengan saksama dari berbagai sumber. Sedangkan dari sisi kandidat yang bersangkutan mesti bisa dipastikan bahwa klaim itu bukan kutipan dari orang lain atau bahkan sekadar bualan.

Sedikit menyinggung metodenya, cara baku tersebut bisa mengadopsi atau bahkan langsung saja menerapkan apa yang telah dilakukan banyak perusahaan yang relatif mapan, yaitu lewat fungsi atau unit assessment center (AC). Fungsi atau unit yang biasanya berada di bawah divisi human resources development (HRD) ini melakukan sejumlah uji dengan alat baku atau dirancang khusus untuk misi tertentu seperti menentukan orang yang paling cocok duduk di pos tertentu.

Alat yang menentukan terutama adalah metode intray atau in-basket serta diskusi kelompok yang menerapkan prinsip simulasi. Metode ini menghadapkan para kandidat pada kondisi dan situasi yang semirip mungkin dengan saat dia menjabat sebagai menteri kabinet dan secara lebih rinci sesuai pos khusus yang akan dimasukinya.

Dalam pelaksanaannya tak kurang pakar HRD atau assesment center yang bisa membantu atau dijadikan bagian tim seleksi Presiden. Mereka berasal baik dari kalangan akademisi di fakultas psikologi maupun dari kalangan praktisi HRD. Praktisi sendiri bisa dari perusahaan konsultan HRD, maupun dari perusahaan maupun lembaga pemerintah yang dikenal peduli pada HRD.

*) Rab A. Broto; Alumnus Fakultas Psikologi UGM. Dapat dihubungi langsung di 0812 854 7255; e-mail: nauram@yahoo.com

Telah di baca sebanyak: 904
admin
Admin Pembelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *